Oleh: mahasiswanegarawan | Agustus 16, 2007

REVOLUSI SOSIAL KAUM MUDA MENUNTASKAN REFORMASI

Angin reformasi telah berjalan selama delapan tahun. Namun, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik belum juga muncul. Sejarah mencatat dalam era reformasi pasca rezim Suharto telah mengalami empat kali pergantian rezim pemerintahan. Tentunya, pada setiap pergantian pemerintahan, masyarakat selalu berharap agar terjadi perubahan secara signifikan pada kondisi negara ini untuk cepat keluar dari krisis yang berkepanjangan. Tetapi, sampai detik ini ketika pemerintahan SBY berlangsung, harapan masyarakat itu seakan sirna melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Perekonomian Indonesia pasca reformasi semakin amburadul. Untuk keluar dari krisis ekonomi, pemerintah pada tahun 1997 melakukan kerjasama dengan IMF. Resep-resep program reformasi ekonomi yang ditawarkan IMF justru semakin menjerumuskan Indonesia ke dalam beban hutang yang menggunung. Tidak hanya IMF, lembaga kreditor lainnya pun turut memperparah perekonomian Indonesia. Melalui program penyesuaian struktural yang ditawarkan Bank Dunia (Structural Adjusment Program) telah berhasil mengarahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti swastanisasi BUMN, pengurangan subsidi BBM, dan komersialisasi pendidikan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan Internasional menjadikan Indonesia semakin berada dalam cengkraman neoliberalisme.

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai salah satu agenda reformasi pun semakin kabur. Kasus-kasus korupsi kakap sampai hari ini tak kunjung jelas penyelesaiannya. Bahkan koruptor-koruptor BLBI dan kasus besar lainnya dengan mudahnya dapat kabur ke luar negeri. Masyarakatk pun pesimistis dengan agenda pemberantasan korupsi. Bagaimana tidak, institusi peradilan dan kepolisian, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru anggotanya tertangkap basah melakukan korupsi. Sehingga muncul anekdot, kalau benar-benar dilakukan pemberantasan korupsi, bisa habis pegawai di republik ini, negara ini akan kehilangan banyak pegawainya.

Penegakan supremasi hukum terhadap kasus-kasus HAM di masa orde baru serasa terhenti di tengah jalan. Kasus-kasus HAM yang terjadi seperti peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Lampung, penculikan aktivis, tragedi Semanggi, dan peristiwa-peristiwa lainnya belum selesai penyelesaiannya. Peristiwa-peristiwa tersebut tentunya melibatkan tokoh-tokoh politik dan militer yang saat itu berkuasa. Tapi, sampai saat ini belum ada tindakan penangkapan, karena pelakunya pun belum jelas terungkap atau tidak mau diungkap?

Dosa-dosa orde baru tak akan lepas dari peranan rezim yang saat itu berkuasa. Sebagai Presiden selama 32 tahun berkuasa, Suharto sudah sepantasnya mempertanggungjawbkan apa yang telah diperbuatnya selama memerintah. Kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM yang melibatkan Suharto beserta antek-anteknya sudah sepantasnya diselesaikan secara hukum yang berlaku. Namun, bukannya segera menuntaskan kasus-kasus Suharto, alih-alih pemerintah melalui Jaksa Agung malah mengeluarkan SP3 terhadap kasus-kasus Suharto. Jelas ini sangat menyakitkan bagi para korban ketidakadilan selama orde baru. Meskipun akhirnya SP3 tersebut dinyatakan tidak sah di tingkat pengadilan yang memenangkan gugatan beberapa organisasi. Dan pemerintah pun melalui Jaksa Agung ternyata belum menyerah juga dengan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut.

Berbicara tentang Suharto, tentu tak akan lepas dari kekuatan politik yang menyokongnya selama 32 tahun, yaitu Golkar. Pilar-pilar ABRI, Birokrasi, dan Golkar (ABG) merupakan mesin kekuasaan yang telah berhasil membunuh demokrasi selama puluhan tahun, menumbuhsuburkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan melanggar hak asasi manusia. Kerusakan menimpa pusat pemerintahan sampai pemerintahan daerah bahkan sampai tingkat kelurahan.

GERBONG REFORMASI DIMASUKI PENUMPANG GELAP

Reformis-reformis gadungan mengambil kesempatan di zaman peralihan dengan menyamar ke partai politik dan birokrasi. Mereka adalah kutu loncat yang kini mungkin berhasil duduk di pos-pos strategis pemerintahan. Sehingga angin perubahan yang diharapkan selama reformasi tinggal kenangan saja. Reformasi hanya menumbangkan tokoh utamanya saja, padahal tokoh-tokoh lain penyokong tokoh utama harus diwaspadai juga. Mahasiswa yang menanam saham reformasi patut kecewa. Reformasi tengah mati suri. Kereta reformasi yang mereka gerakan dimasuki oleh para penumpang gelap.

Kekuasaan selama 32 tahun telah berhasil mendoktrin banyak generasi menjadi tak bermoral. Kondisi krisis yang tengah melanda bangsa Indonesia tak mengetuk jua mengetuk hati generasi didikan orde baru untuk segera memperbaiki bangsa. Mereka malah menyebarkan virusnya, sehingga korupsi semakin menjadi-jadi. Indonesia pun menyabet IPK (Indeks Persepsi Korupsi) : 2,2 peringkat 137 dari 159 negara menurut Transparenncy International pada tahun 2005.

Generasi masa kini dan masa depan tidak boleh terjangkiti virus-virus hasil persemaian orde baru. Cukup sampai disini saja, mereka tidak boleh berkuasa lagi.

REVOLUSI SOSIAL KAUM MUDA MENUNTASKAN REFORMASI

              Sudah saatnya gerakan ekstraparlementer yang mencakup mahasiswa, pelajar, buruh, petani, guru, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyolidkan kembali kekuatannya. Kondisi keterpurukan bangsa seharusnya menyadarkan seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan kepentingan kelompoknya. Semuanya harus bersatu padu dengan mengedepankan agenda perbaikan bangsa.

              Gerakan mahasiswa sebagai garda terdepan diharapkan mampu memimpin perubahan. Aspek kaderisasi perlu ditekankan kuat, karena perjuangan ini akan melibatkan banyak generasi. Generasi ini yang kemudian akan mengisi kepemimpinan di Indonesia. Sehingga tak ada lagi cek kosong yang akan diberikan oleh gerakan mahasiswa ketika angin perubahan terjadi lagi. Perubahan yang ingin dicapai adalah perubahan secara menyeluruh. Pemerintahan harus dibersihkan dari rezim korup yang berkuasa.

Kalau kini di Thailand, terjadi junta militer dalam sebuah sejarah perubahan politiknya. Maka, di Indonesia harus terjadi Junta Pemuda, ketika kaum muda secara masif melakukan regenarasi kepemimpinan . Sebab, mengutip pernyataan seorang politisi bahwa untuk membersihkan birokrasi dari KKN harus terjadi paling tidak pemotongan 2 generasi birokrasi. Masih ada waktu untuk menata kembali taman Indonesia menjadi lebih indah. Yang muda, yang berkarya.


Responses

  1. yeah..great !!!
    karena muda, kita memimpin !!!
    tantangan nih bagaimana kalo kita buat road map kepemimpinan muda! kita ukur, kita teliti and rumuskan. hingga kooptasi kaum tua bisa kita berangus tahun sekian..
    ayokk!! s2 kepemimpinan muda
    ente belum lulus yah,hehe

  2. Dangkal.

    Gak ada jalan keluar.

    Secara politik juga tidak tegas.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: